This is featured post 1 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 2 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 3 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 4 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 5 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

 

Tata Cara Pembuatan SKCK

Bagi sebagian orang atau masyarakat di Indonesia, SKCK merupakan kewajiban saat diperlukan. Apa itu SKCK? SKCK adalah kependekan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Siapakah yang bisa mengeluarkan SKCK? Adalah kantor Kepolisian Sektor ataupun tingkat Kepolisian Resort sesuai dengan peruntukan SKCK tersebut.

 

Di tingkat Polsek / Polsekta / Polsek Metro bisa mengeluarkan SKCK sebagai syarat melamar pekerjaan swasta, pindah penduduk tingkat kabupaten / kota dan lainnya. Tetapi semisal untuk melamar CPNS, SKCK harus dikeluarkan dari Kepolisian tingkat Resort dalam hal ini bisa Polres / Polrestro / Poresta / Poltabes.

 

Bagaimanakah cara pembuatan SKCK dan apa saja syarat yang dibutuhkan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/816/IX/2003 adalah sebagai berikut:

  1. SKCK dapat dilakukan / diajukan oleh setiap warga masyarakat.
  2. Datang sendiri, guna mengisi Daftar Pertanyaan dan Kartu TIK.
  3. Melampirkan syarat:
    1. Surat keterangan dari RT / RW, Kelurahan / Desa, dan Kecamatan
    2. FC. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
    3. FC. KK (Kartu Keluarga / C-1)
    4. FC. Akta Kelahiran
    5. Kartu Sidik Jari. Jika belum mempunyai Kartu Sidik Jari maka bisa dibuat sebelumnya di Kepolisian Tingkat Resort.
    6. Pas Foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 (enam) lembar. (background warna merah)
  4. Setelah diadakan penelitian tentang jawaban dari pertanyaan dari lembar Tik, dan juga keabsahan dari surat lampiran tersebut dengan koordinasi instansi terkait barulah diterbitkan SKCK.
  5. Jika yang mengeluarkan SKCK pada tingkat Kepolisian Resort maka dari Kepolisian sektor akan memberikan RCK (Rekomendasi Catatan Kriminal) untuk selanjutnya di bawa  ke Kepolisian Resort untuk diterbitkan SKCK.
  6. SKCK berlaku selama 6 (enam) bulan dan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau sudah tidak berlaku ataupun peruntukan lain maka masyarakat harus membuat lagi SKCK baru.

 

Berapakah biaya pembuatan SKCK? Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010, biaya pembuatan SKCK adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terakhir proses pembuatan SKCK tidaklah lama, bisa satu hari jadi atau hari beikutnya sudah bisa diambil.

Demikian semoga bermanfaat.

Tata Cara Pembuatan NPWP

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Nah bagaimanakah kita bisa memperoleh NPWP, mungkin sedikit artikel ini akan membantu kita.

Pertama kali kita harus tahu siapakah yang disebut Wajib Pajak. Yaitu masyarakat baik perorangan maupun badan yang meliputi PT, CV, BUMN, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik dan lainnya yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak secara subjektif dan secara objektif. Secara Subjektif adalah orang pribadi, dan secara objektifnya memiliki penghasilan yang akan dikenakan pajak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP). Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan domisili tempat tinggal Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Disamping harus melalui kantor KPP tersebut, Wajib Pajak juga bisa mendaftarkan NPWP melalui e-registration, yaitu cara pendaftaran NPWP secara online melalui website: www.pajak.go.id.

Adapun syarat yang harus disiapkan untuk membuat NPWP adalah sebagai berikut:

Bagi Wajib Pajak Pribadi yang diperlukan hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli; sedangkan untuk Wajib Pajak Badan yang diperlukan diantaranya Akte Pendirian dan Perubahan serta KTP penanggung jawab. Tentang biaya tenang saja, proses pembuatan NPWP tidak dipungut biaya alias gratis.

Dan terakhir, inilah proses pembuata NPWP untuk perorangan:

1. Mendaftarkan diri ke KPP atau online melalui www.pajak.go.id. Jika mendaftar melalui online tinggal isi form pendaftaran dan selanjutnya akan mendapatkan nomor NPWP sementara, untuk mendapatkan kartunya tinggal serahkan print out dari NPWP sementara tersebut ke KPP.

2. Mengisi Formulir Pendaftaran NPWP.

3. Melampirkan Foto Copy KTP.

 

Sedangkan untuk Badan Hukum CV, PT, Firma dll:

1. Mendaftarkan diri ke KPP atau online melalui www.pajak.go.id. Jika mendaftar melalui online tinggal isi form pendaftaran dan selanjutnya akan mendapatkan nomor NPWP sementara, untuk mendapatkan kartunya tinggal serahkan print out dari NPWP sementara tersebut ke KPP.

2. Mengisi Formulir Pendaftaran NPWP.

3. Melampirkan FC. Akta Pendirian Badan Hukum, FC. KTP dan FC NPWP dari pemimpin perusahaan.

4. Melampirkan domisili Perusahaan.

 

Proses bisa ditunggu, dan tidak dipungut biaya alias gratis.  Sedangkan untuk pembayaran pajak perorangan dibayarkan setahun sekali (SPT Tahunan). Dan untuk Badan Hukum dibayarkan satu bulan sekali sesuai dengan Pasal yang dikenakan.